HPN 9 Februari Harga Mati!!!

SOLO - Lebih 100 wartawan yang berasal dari PWI Jawa Tengah, PWI DI Yogyakarta dan PWI Solo berkumpul di Monumen Pers, Solo, Senin (30/4/2018). Hadir juga dalam Sarasehan PWI itu antara lain Plt Ketum PWI Pusat Sasongko Tedjo, Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS dan Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Sihono HT.

      Ada lima keputusan dalam sarasehan tersebut. "Poin utama dari Sarasehan PWI tersebut adalah mempertahankan Hari Pers Nasional pada setiap tanggal 9 Februari. Itu sudah harga mati!!!" ungkap Gus Anas, Ketua PWI Solo.

      Berikut keputusan lengkap hasil Sarasehan PWI di Solo. Pertama, sepakat mempertahankan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional sebagai Harga Mati. Argumentasinya, berdasarkan pendekatan kesejarahan lahirnya Pers Nasional dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia melalui kongres pertama yang diikuti insan pers di seluruh Tanah Air, pada 9 Februari 1946, di Monumen Pers, Solo. Hingga kini tidak ada momentum sejarah lain yang dapat mengungguli peristiwa tersebut.



Kedua. peserta sarasehan meminta seluruh kekuatan PWI dari pusat hingga kabupaten/kota untuk menyosialisasikan HPN melalui komunikasi ke banyak pihak termasuk Presiden dan pimpinan DPR hingga masyarakat luas serta pembuatan buku putih tentang HPN. Hal ini untuk menjawab munculnya upaya dari pihak-pihak yang menggencarkan kampanye hitam terhadap pelaksanaan HPN selama ini. 

Ketiga, pelaksanaan Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, dalam implementasinya terbukti memberi manfaat yang besar kepada masyarakat terutama daerah yang menjadi tuan rumah. Manfaat dari aspek ekonomi, pengembangan pariwisata dan promosi daerah.

Keempat, menuntut statuta keterwakilan Dewan Pers secara proporsional, mengingat hingga kini, ketidakproporsionalan keterwakilan sangat merugikan PWI yang memiliki anggota terbesar. Sebanyak 90 persen lebih wartawan di Tanah Air adalah anggota PWI.

Kelima, mengajak PWI di seluruh Tanah Air dan PWI Pusat secara delegasi untuk menemui Ketua Dewan Pers guna menyampaikan tuntutan tersebut. Agendanya sebelum bulan puasa Ramadhan 1439 Hijriyah harus sudah diterima oleh Dewan Pers. Bila tuntutan-tuntutan di atas tidak membuahkan hasil maka mengajak seluruh kekuatan PWI se Tanah Air untuk memboikot seluruh program Dewan Pers serta keluar dari Dewan Pers.

"Demikian keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti secara bersama-sama," kata Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS. (rls)