DJP Riau, Kamis (29/11-2018) melakukan gathering media dengan wartawan cetak dan online anggota PWI dan IJTI.

DJP Riau Gathering Bareng Wartawan

PEKANBARU-Untuk pertama kalinya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menggelar gathering media dengan mengundang pengurus PWI Kota Pekanbaru, Ikatan Jurnalisme Televisi Indonesia ( IJTI ) Riau, serta wartawan yang bertugas di Pekanbaru, terdiri dari wartawan media cetak, media televisi,  online, dan juga radio.

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu cafe di Jalan Ahmad Yani, Cafe Tengah Kota, Rabu (28/11) malam. Dengan membahas persoalan umum dan juga bisnis DJP Riau, serta  dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk patuh terhadap bayar pajak.

"Gathering seperti ini pertama kali kami lakukan, karena kami menganggap bahwa peran media massa sangat penting dalam upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat," kata Humas DJP Riau, Agus.

Oleh karena itu, DJP Riau, mengaku optimis dengan hasil pencapaian target Wajib Pajak (WP) mendekati tutup buku di akhir tahun 2018, apalagi nanti dibantu boleh media massa dalam publikasinya.

Kepala Bidang P2Humas, DJP Kanwil Riau, Halim Hasibuan, mengatakan, gathering yang diselenggarakannya saat ini juga untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap WP demi mewujudkan generasi yang memiliki kasadaran pajak.

"Terutama yang paling penting itu orang pribadi dan badan usaha. Bagaimana mereka nantinya SPT tahunan sesuai dengan yang ditetapkan dalam satu tahun. Untuk orang pribadi di bulan Maret dan untuk badan di Bulan April," Kata Halim kepada wartawan.

Disebutkannya, hingga memasuki akhir bulan November tahun 2018, pencapian WP di Provinsi Riau sudah mendekati angka 74 persen dari pencapaian DJP Pusat untuk target nasional sebesar 92 persen.

"Kalau sekarang diangka 17 Triliun atau 75 persen dari pencapaian target. Untuk angkanya akhir akan kita publikasikan pada tanggal 31 Desember 2018 bulan depan," jelasnya.

Untuk diketahui, Pajak merupakan tulang punggung dan sumber pendapatan negara untuk menggerakkan roda perekonomian prasarana jalan, dan lainnya.

Untuk pajak sendiri dari APBN porsinya 70-80 persen. Apabila penerima pajak menurun, APBN bisa defisit. Sebab, pembiayaan APBN sumber utama nya berasal dari pajak. Jika pajak meningkat, maka APBN juga meningkat.***